Gakkum KLHK: Kasus Perusakan Mangrove, Seret Kades Sendana

Tolitoli - Tim Penyidik Gakkum KHLK Seksi II Palu menetapkan ZND alias SARKODES (51), Kepala Desa Sandana, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tersangka kasus perusakan Mangrove pada pesisir di lingkungan Dusun Nelayan Desa Sandana. Kamis, 15 September 2022. 

Sebelumnya, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi pada tanggal 12 September 2022 telah melaksanakan gelar perkara terkait kasus perusakan mangrove. Kasus tersebut menyeret Kepala Desa Sendana yang akrab disapa Sarkodes menjadi tersangka, serta adanya barang bukti dan alat bukti yang cukup memadai. 

Baca juga: Sambut HUT ke 79, TNI dan PPSU Bersinergi Bersih-bersih Lapangan Monas

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat, dimana telah terjadi perusakan Kawasan Hutan Mangrove dan diduga didalamnya terdapat kerugian negara karena dikeluarkannya sertifikat hak millik. 

Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi kemudian menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Dari hasil kegiatan penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan saksi ahli, terbukti telah terjadi pelanggaran hukum terkait perusakan kawasan mangrove seluas 1 hektare dan nilai kerusakan ekosistem hampir mencapai 7 miliar rupiah. 

Baca juga: Ciptakan Lingkungan Asri, Danyonif 411 Letkol Inf Subandi Rehab Mess Pandawa

Kepala Desa Sendana diduga telah melanggar Pasal 69 Ayat 1 Huruf a UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 98 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 

Di tempat terpisah, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan menegaskan, ditetapkannya Kepala Desa sebagai tersangka dalam kasus perusakan mangrove ini, dapat menjadi pelajaran bagi pemangku jabatan agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan jabatannya, sekaligus menjadi efek jera bagi orang-orang yang melakukan bagi perusakan lingkungan hidup.

Baca juga: Mulyadi: Atasi Masalah Banjir Jawa Barat Harus dengan Solusi yang Komprehensif